Follow Us:
08:42 WIB - Sosialisasikan STBM Satgas TMMD Bangun Jamban | 08:41 WIB - Cegah Penyebaran Covid-19, Komisi IV DPRD Lampung Tinjau Langsung Simpul-Simpul Transportasi Publik. | 08:35 WIB - Ketua Thariqat Rokan Hulu Kita Doakan Covid-19 Musnah, Ramaikan Surau Suluk | 19:18 WIB - Tim Gabungan Pemkab Rohul Lakukan Gerakan Preventive dan Masif Serentak Penyimprot Disinfectan | 18:50 WIB - Corona Simprot Disinfectan Karya Nyata IPK Rohul Bantu Pemerintah Pedami Putuskan Mata Rantai Virus | 18:36 WIB - Manunggal, Satgas TMMD ke-107 Bantu Warga Jemur Padi.
/ Hukum / MA Diminta Tunda Seluruh Persidangan Oleh Koalisi Sipil /
MA Diminta Undur Persidangan
MA Diminta Tunda Seluruh Persidangan Oleh Koalisi Sipil
Senin, 23 Maret 2020 - 10:03:55 WIB
JAKARTA -- Koalisi masyarakat sipil mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk menunda persidangan di seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia. Penundaan perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, M. Isnur dari LBH Jakarta mengatakan, kebijakan penundaan merupakan implementasi dari social distancing yang dianjurkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Mendesak Mahkamah Agung untuk mengeluarkan kebijakan tentang penundaan persidangan bagi tahanan yang saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan di pengadilan," kata Isnur, Senin (23/3/20).

MA sebelumnya memutuskan untuk tetap menggelar persidangan pidana dan jinayat di tengah wabah virus corona yang sudah dikategorikan sebagai bencana skala nasional nonalam. Sementara, untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara, para pencari keadilan dianjurkan memanfaatkan e-litigasi.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung (MA), A.S Pudjoharsoyo.

Koalisi juga mendesak MA mempercepat pelayanan e-litigasi (administrasi perkara dan prosedur persidangan secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara) di seluruh pengadilan. Ini dapat dilakukan sebagai alternatif penyelesaian penundaan dan/atau peniadaan sidang.

Tidak hanya itu, MA beserta Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan Agung juga dinilai perlu menyepakati terkait penundaan persidangan dengan implikasi jangka waktu penahanan.

"Perlu ada aturan bersama terkait penangguhan masa tahanan bagi tahanan yang jangka waktunya akan habis," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Isnur, penundaan sidang perlu diikuti dengan kebijakan melepaskan sebagian tahanan, yaitu mereka yang menjadi tersangka tindak pidana ringan termasuk pengguna narkotika.
Lihat juga: Hari Kerja Pertama Seruan Anies soal Corona, Lalin Lancar. (Novi Zg)

Sumber cnnindonesia



Berita Lainnya :
  • Sosialisasikan STBM Satgas TMMD Bangun Jamban
  • Cegah Penyebaran Covid-19, Komisi IV DPRD Lampung Tinjau Langsung Simpul-Simpul Transportasi Publik.
  • Ketua Thariqat Rokan Hulu Kita Doakan Covid-19 Musnah, Ramaikan Surau Suluk
  • Tim Gabungan Pemkab Rohul Lakukan Gerakan Preventive dan Masif Serentak Penyimprot Disinfectan
  • Corona Simprot Disinfectan Karya Nyata IPK Rohul Bantu Pemerintah Pedami Putuskan Mata Rantai Virus
  • Manunggal, Satgas TMMD ke-107 Bantu Warga Jemur Padi.
  • Perangi Covid-19, TNI- Polri Bersama Pemkab Lingga Lakukan Penyemprotan Disinfektan
  • Donasikan Gaji Sebagai Langkah Awal 30 Anggota DPRD Meranti Untuk Penanganan COVID-19
  • Anggota KKB Kali Kopi Membaur di Kota Timika Kepolisian Papua
  •  
    Komentar Anda :
       
    FOTO
    Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI (LPPN-RI)
    Lima Wanita Berpakaian Seksi Demo di KPK
     
    Buruh Dukung KPK
     
     
    PT. Jean Seputar Indonesia
    Copyright © 2017