Jawa Barat - Desas- desus Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak sesuai dengan pedoman umum program sembako tahun 2020, yang terjadi di Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat baru-baru ini dikeluhkan oleh masyarakat sekitar khususnya masyarakat Kecamatan Ciampea kini mendapat sorotan dari berbagai pihak, baik dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), paguyuban kepala desa, ataupun dari lembaga sosial kontrol lainnya.

Bagaimana tidak, BPNT adalah salah satu program pemerintah yang digadang-gadangkan untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi di masyarakat dengan meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Namun teori penyaluran BPNT hanya menjadi hisapan jempol belaka karena praktek yang terjadi dilapangan diketahui sangatlah berbeda dan tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diharapkan oleh masyarakat.

Seperti penyampaian salah satu Kepala Desa (Kades) yang juga menjabat sebagai Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Ciampea  Ahmad Yani kepada wartawan, Selasa (02/06) sangat menyesalkan atas  pasokan BPNT yang dinilai tidak sesuai dengan pedoman yang ada.

"saya sangat menyayangkan jika bantuan yang sampai kepada masyarakat mutunya hanya seperti ini (sambil menunjukan salah satu sembako yang diterima oleh penerima bantuan-red)",sesalnya.

Untuk itu, kedepannya Ahmad Yani akan mengajak kades-kades lainnya untuk mengontrol pengiriman BPNT terutama desa-desa yang ada di Kecamatan Ciampea.

"jika sembako yang dikirim oleh oknum perusahaan yang menjadi rekanan pemerintah sampai kepada masyarakat tetap seperti ini,  kami akan tolak",tegasnya.

Ditempat terpisah Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Bhayangkara Utama Haidy Arsyad, ikut prihatin dengan rumor perbuatan  oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan terkesan mementingkan dirinya sendiri atau individu tertentu tanpa memikirkan kemaslahatan umat.

"saya selaku putra daerah yang lahir dan besar di Bumi Tegar Beriman ini merasa terpanggil untuk membela kepentingan masyarakat, apalagi ini menyangkut salah satu bidang dikelembagaan yang saya pimpin", ujarnya melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Rabu (03/06).

Untuk itu Haidy berjanji akan segera menyurati instansi/institusi terkait untuk menindaklanjuti atau turun langsung kelapangan agar bisa sama-sama mengontrol penyaluran bantuan yang ada.

"Kami atas nama LPKSM Bhayangkara utama akan menyurati dinas terkait, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, dan PD. Pasar Tohaga agar bisa saling berkoordinasi dan memantau penyaluran bantuan yang memakai uang rakyat yang tidak sedikit ini",pungkasnya.

Haidy meminta kepada pemerintah agar bisa membuktikan dan menepis rumor yang beredar dikalangan masyarakat bahwa ada oknum-oknum plat merah yang disinyalir kongkalingkong dengan perusahaan yang menyebabkan sembako sampai kepada penerima bantuan jauh dari kualitas dan kuantitas pedoman sembako yang diterapkan oleh pemerintah.

"Ya mari sama-sama kita buktikan saja bahwa tidak ada permainan dalam pemberian bantuan ini, dan tidak menutup kemungkinan bahwa di kecamatan lain juga terjadi seperti ini.

Maka dari itu saya juga menghimbau rekan-rekan aktivis lainnya untuk sama-sama mengontrol kinerja pemerintah, masyarakat sudah berharap BPNT dapat mengurangi beban hidup apalagi dalam situasi dan kondisi terdampak covid-19 ini tapi seakan-akan dijadikan kesempatan untuk meraup keuntungan bagi mereka yang tidak bertanggung jawab,"pintanya.

Hingga berita ini diturunkan instansi/institusi terkait belum dapat dikonfirmasi dan akan dilakukan konfirmasi kembali yang akan ditayangkan pada edisi berikutnya. (Rikky Fermana)