suarasindo.com, KUANSING - Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPUH) menyoroti kebijakan kepemimpinan Bupati Kuansing Suhardiman Amby yang dinilai tak tentu arah. Kebijakannya dinilai banyak mubazir dan tidak Pro Rakyat. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi selama Tahun 2023 telah menghabiskan uang daerah sebesar Rp43 miliar hanya untuk jalan-jalan atau untuk perjalanan dinas.

Jumlah anggaran untuk perjalanan ini setiap tahun meningkat. Tahun 2022, anggaran untuk perjalanan dinas total di seluruh instansi mencapai Rp34,1 miliar. Sedangkan tahun 2023 lalu, naik menjadi Rp43 miliar lebih.

"Ini jelas mubazir. Untuk SPPD (Perjalanan Dinas) kok bisa menghabiskan uang Rp43 miliar selama 2023 lalu," kata Koordinator Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Prigus Pendra dalam keterangan persnya kepada wartawan, Sabtu (29/6/2024).

Lebih parahnya lagi, hasil tinjauan AMPUH, saat APBD Kuansing hanya senilai Rp1,2 triliun tahun 2023 lalu, anggaran untuk perjalanan dinas angkanya mencolok. Kebijakannya tidak pro rakyat. Dan anggaran sebesar Rp43 miliar ini, di nilainya, jika dialokasikan untuk mengaspal jalan sudah bisa mengaspal sekitar 10 kilometer jalan.

"Sekarang kan tidak. Dimana-mana masyarakat kita menjerit soal jalan yang hancur. Terlebih wilayah trans Singingi dan Singingi Hilir. Ini tidak benar, uang rakyat hanya habis untuk jalan-jalan. Dan jauh dari kebijakan yang pro rakyat," ungkapnya.

"APBD kita hanya Rp1,2 triliun tahun 2023. PAD diasumsikan hanya Rp136 miliar. Habis pula uang kita itu untuk kegiatan-kegiatan tak jelas," tegasnya.

Anggaran sebesar Rp43 miliar yang hanya habis untuk perjalanan dinas, menurut AMPUH ditemukan dalam salinan LHP BPK RI 2023. Tercatat, bahwa anggaran  Perjalanan Dinas yang disiapkan Pemkab Kabupaten Kuansing tahun 2023 naik Rp9,2 miliar atau 27,5 persen dari APBD Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp34,1 miliar. Menjadi sebesar Rp43 miliar lebih.

Adapun rincian anggaran Perjalanan Dinas Kabupaten Kuansing tahun anggaran 2023 yaitu, Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp24,9 miliar, Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp17,3 miliar, Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sekitar Rp415 juta, Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp591 miliar.

"Dalam LHP itu juga kita bisa melihat  bahwa dinas yang paling besar menghabiskan uang untuk perjalanan dinas adalah Dinas Kesehatan. Perjalanan dinasnya saja mencapai Rp10 miliar lebih. Ini angkanya fantastis," sebut Prigus.

Dengan fantastisnya nilai anggaran perjalanan dinas di OPD. Ia menilai, ada dugaan terjadinya SPPD fiktif yang dilakukan setiap OPD. Terutama instansi yang anggaran perjalanan dinasnya besar. Seperti Dinas Kesehatan, Dinas PMD, BPKAD, Bappeda, dan Diskominfo.

"Kita tahu, sekarang dugaan SPPD fiktif di Pemprov Riau sedang berproses hukum di Polda dan Kejati Riau. Dan kami rasa, kawan-kawan APH di Kuansing tidak akan tinggal diam soal ini. Karena perilaku menghabiskan anggaran berkedok SPPD ini luar biasa angkanya, Rp43 miliar bukan jumlah yang sedikit," katanya.

Untuk itu, berdasarkan hasil LHP BPK RI 2023 terkait anggaran perjalanan dinas yang fantastis, AMPUH mengaku sedang menyiapkan laporan kepada APH terkait anggaran perjalanan dinas yang dinilai melukai hati rakyat karena pemborosan dan mubazir yang juga syarat akan aroma korupsi.

"Kalau kita sepintas melihat, besarnya anggaran perjalanan dinas di Pemkab Kuansing merupakan upaya instansi habiskan uang daerah untuk kepentingan pribadi. Hanya untuk jalan-jalan uang Rp43 miliar. Ini kebijakan macam apa," tegas nya.

Dan kami akan segera melayangkan laporan soal ini kepada APH. Kasihan negeri ini, tidak diurus dengan benar. Uang rakyat dihabiskan untuk jalan-jalan, bukan untuk membangun jalan,” tutup Prigus.

Sementara itu, Bupati Kuansing, Suhardiman Amby belum memberikan tanggapan sama sekali sampai berita ini tayang.*bnb.