Suarasindo: Com, Kabupaten Kepulauan Mentawai - Sabtu 27 Juni 2026 - dewan pengurus daerah ( DPD) badan penelitian independen kekayaan penyelenggara negara dan pengawas anggaran Republik Indonesia Kepulauan Mentawai menegaskan komitmennya untuk berdiri di garis depan dalam mengawal setiap proses pembangunan infrastruktur serta mengawasi kelestarian lingkungan di bumi Sikerei.
Ketua DPD BPI KPNPA RI kabupaten Kepulauan Mentawai, tuhowanolo Telaumbanua, mengatakan bahwa pihaknya memandang pengawasan ekstra diperlukan guna me memastikan program strategis Nasional dan daerah berjalan tepat sasaran, transparan, serta mematuhi kaidah - kaidah perlindungan ekosistem.
Mentawai merupakan wilayah kepulauan dan kawasan afirmasi yang membutuhkan percepatan pembangunan. Namun, kami mengingatkan agar percepatan ini tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. BPI KPNPA RI akan melakukan fungsi kontrol secara ketat agar tidak ada celah bagi penyalahgunaan wewenang maupun kerusakan lingkungan, " tegas tuhowanolo, dalam keterangan resminya di Mentawai.
BPI KPNPA RI menyoroti beberapa fokus utama dalam pengawasan tersebut:
1. Penegakan regulasi lingkungan: mengawal izin analisis mengenai dampak lingkungan ( AMDAL) dan tata ruang untuk mencegah alih fungsi hutan secara ilegal, terutama yang berkaitan dengan sektor investasi dan pariwisata.
2. Transparansi anggaran infrastruktur: memastikan setiap dana yang digelontorkan untuk pembangunan fisik di berbagai pulau di Mentawai benar-benar terealisasi sesuai spesifikasi teknis dan terbatas dari praktik korupsi.
3. Pemberdayaan masyarakat lokal: memastikan pembangunan yang dilakukan berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga asli Mentawai.
Selaras dengan arahan dari dewan pimpinan pusat ( DPP) BPI KPNPA RI, langkah ini juga merupakan dukungan konkret terhadap upaya pencegahan korupsi yang terus digalakkan oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait di wilayah Sumatera Barat.
" Perencanaan dan penganggaran yang bersih akan menciptakan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kami membuka ruang bagi masyarakat Mentawai yang menemukan indikasi penyimpangan pembangunan atau kerusakan lingkungan akibat kelalaian oknum untuk melapor kepada kami agar bisa ditindaklanjuti secara hukum, " tambah tuhowanolo.
BPI KPNPA RI berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten Kepulauan Mentawai, penegak hukum, dan elemen masyarakat demi mewujudkan pembangunan Mentawai yang bersih, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.*Y.Z.
