suarasindo.com, Sikakap, Oktober 2026- ka.biro Suarasindo Kepulauan Mentawai, Y.Zai, Angkat bicara menanggapi maraknya keluhan bantuan masyarakat terkait sengkarut data Desil dalam penyaluran bantuan sosial ( bansos) di wilayah bumi Sikerei. Pihaknya mendesak agar pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan pembenahan data secara transparan agar bantuan yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran.
Polemik mengenai pengelompokan tingkat kesejahteraan ( Desil 1 hingga Desil 10) dinilai sering memicu ketimpangan dan kecemburuan sosial di lapangan. Berdasarkan pantauan, masalah karut- marut data ini bahkan terjadi hampir merata di seluruh tingkat desa yang berada di wilayah kecamatan Sikakap. Tidak sedikit warga yang secara ekonomi tergolong sangat miskin justru tidak terdaftar, sementara warga yang dinilai lebih mampu masuk dalam daftar penerima bantuan perlindungan sosial.
" Persoalan data ini klasik, namun dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat lapis bawah. Di kecamatan Sikakap sendiri, keluhan ini terjadi hampir merata di tingkat desa. Kita minta instansi terkait, mulai dari perangkat desa hingga Dinas sosial, untuk membuka data ini secara transparan. Harus transparan dan tepat sasaran, jangan ada yang ditutup-tutupi," tegas Y. Zai dalam keterangan, Sabtu (10/10/2026
Ia menambahkan bahwa akurasi Data tunggal sosial Ekonomi Nasional ( DTSEN) atau Data terpantau kesejahteraan sosial ( DTKS) di tingkat lokal harus terus diverifikasi secara berkala. Validasi faktual di lapangan menjadi kunci utama agar tidak ada masyarakat miskin di pelosok Sikakap dan Mentawai umumnya yang haknya terabaikan akibat kesalahan administrasi pemeringkatan Desil.
Selain mendesak perbaikan dari pihak pemerintah, KA. Biro suarasindo juga mengimbau masyarakat untuk lebih aktif melakukan kontrol sosial dan memanfaatkan kanal pengecekan mandiri. Saat ini, masyarakat dapat memeriksa status kelompok Desil dan kepesertaan bansos secara terbuka melalui situs resmi Cekbansos. Kemensos. go.id atau aplikasi cek bansos mengunakan NIK KTP.
" Jika di temukan ketidaksesuaian atau ada warga miskin yang terlewat, perangkat desa harus tanggap. Segera lakukan pemutahiran data melalui mekanisme musyawarah Desa ( Musdes) agar bisa segera diverifikasi ulang oleh Dinas sosial. Pengawasan bersama adalah kunci agar keadilan sosial ini benar-benar terwujud di Mentawai," tutupnya.*Y.Zai.
