PEKANBARU — Penanganan pengaduan dugaan maladministrasi dalam proses penolakan permohonan rekomendasi persetujuan pelepasan kawasan hutan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau terhadap PT Grup Rimba Jaya kini menjadi perhatian serius, Senin (09/11/26).
Melalui kuasa hukumnya, Kantor Hukum D'Ebatmora Pro Nauli Law, PT Grup Rimba Jaya secara resmi meminta Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau segera menuntaskan pemeriksaan dan memberikan kejelasan atas pengaduan yang berkaitan dengan dugaan ketidakkonsistenan pertimbangan teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau.
Permohonan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 021/Permohonan/Adv-DPNL/XI/2026 tertanggal 6 November 2026, dengan perihal permohonan pemeriksaan dan penyampaian hasil penyelidikan Ombudsman atas dugaan maladministrasi dalam pertimbangan teknis DLHK dan penolakan DPMPTSP Provinsi Riau.
Persoalan ini bermula dari penolakan DPMPTSP Provinsi Riau melalui Surat Nomor B/548/000/DPMPTSP/2026 tertanggal 22 Juli 2026 terhadap permohonan rekomendasi persetujuan pelepasan kawasan hutan yang diajukan PT Grup Rimba Jaya.
Namun, pihak pelapor menilai terdapat sejumlah kejanggalan mendasar dalam dokumen pertimbangan teknis DLHK Provinsi Riau Nomor 500.4/778/DLHK/2026 tertanggal 18 Juli 2026 yang menjadi landasan penolakan tersebut.
Kuasa Hukum, Lukas Debataraja, S.H., M.H., CPM., CPLA menguraikan sedikitnya 2 persoalan yang meminta pemeriksaan objektif Ombudsman :
1. Dugaan ketidaksesuaian identitas dan koordinat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Dalam pertimbangan teknis DLHK, KKPR Nomor 07032610211403001 disebut mengarah ke wilayah Kecamatan Rupat. Sementara itu, areal permohonan sekitar 412 hektare dalam uraian dokumen disebut berada di Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.
Bahkan, dalam surat kuasa dan dokumen lainnya juga ditemukan penyebutan Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau.
Perbedaan penyebutan lokasi tersebut dinilai perlu diuji melalui dokumen KKPR asli, koordinat digital, serta poligon permohonan yang benar-benar diterima dan diperiksa oleh DLHK.
2. Dugaan ketidakkonsistenan dasar peta dan keputusan kehutanan.
Lukas menyoroti adanya perbedaan pencantuman nomor dan tahun keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10744 Tahun 2025 dan Nomor 10774 Tahun 2025. Selain itu, terdapat pula perbedaan tanggal Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6132 Tahun 2024, yakni 20 Maret 2024 dan 20 Maret 2026, dalam dokumen yang dipersoalkan.
Perbedaan tersebut bukan sekadar persoalan penulisan administratif. Menurut pelapor, keakuratan nomor keputusan, tanggal, peta lampiran, serta sumber data menjadi unsur penting untuk memastikan dasar pertimbangan teknis dan keputusan penolakan benar-benar menggunakan dokumen yang sah dan tepat.
Lukas Debataraja meminta Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau melakukan klarifikasi kepada DLHK dan DPMPTSP Provinsi Riau, sekaligus memeriksa dokumen primer yang menjadi dasar penerbitan pertimbangan teknis dan surat penolakan.
Dokumen yang diminta untuk diperiksa antara lain KKPR asli, koordinat dan poligon permohonan, naskah autentik keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10744/10774 Tahun 2025, serta naskah keputusan Nomor 6132 Tahun 2024 berikut peta lampiran dan metadata sumber datanya.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemeriksaan tidak hanya bertumpu pada uraian administratif, tetapi benar-benar menguji kesesuaian objek, identitas lokasi, dasar hukum, dan metodologi pemeriksaan teknis.
Sebelumnya, pada 29 Oktober 2026, telah dilaksanakan pertemuan antara Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau dengan PT Grup Rimba Jaya beserta kuasa hukumnya untuk membicarakan laporan terkait penolakan permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut.
Lukas juga menegaskan bahwa persoalan penolakan DPMPTSP Provinsi Riau telah didaftarkan untuk diperiksa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 12 Oktober 2026.
Dengan demikian, pengaduan kepada Ombudsman diarahkan pada aspek pelayanan publik dan dugaan maladministrasi dalam proses administrasi pemerintahan, tanpa mencampuri kewenangan majelis hakim dalam perkara PTUN.
Persoalan ini menjadi ujian penting bagi fungsi pengawasan Ombudsman dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan, transparan, akuntabel, dan bebas dari maladministrasi.
Selain meminta Ombudsman segera memberikan rekomendasi, kuasa hukum PT Grup Rimba Jaya, Lukas Debataraja, S.H., M.H., CPM., CPLA, juga mengimbau DPMPTSP Provinsi Riau agar ke depannya lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian, kecermatan, profesionalitas, dan kepastian hukum dalam setiap proses pelayanan administrasi pemerintahan, khususnya sebelum menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan masyarakat maupun badan usaha sebagaimana pasal 10 ayat 1 UUD nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Menurut Lukas, setiap keputusan administrasi tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan teknis secara formal, tetapi harus terlebih dahulu melalui proses verifikasi dan validasi menyeluruh terhadap identitas pemohon, kesesuaian lokasi dan koordinat, keabsahan dokumen pendukung, serta konsistensi dasar hukum yang digunakan.
"Jangan sampai keputusan penolakan diterbitkan tanpa didahului pemeriksaan yang benar-benar cermat terhadap seluruh dokumen dan fakta yang menjadi objek permohonan. DPMPTSP harus memastikan bahwa setiap pertimbangan teknis yang dijadikan dasar keputusan telah diverifikasi secara objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," tegas Lukas.
Ia menambahkan, prinsip kehati-hatian dan kecermatan merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, setiap keputusan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan kerugian bagi pemohon harus memiliki dasar faktual, administratif, dan yuridis yang jelas serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
"Kami berharap persoalan ini menjadi bahan evaluasi bagi DPMPTSP Provinsi Riau agar ke depan tidak terjadi lagi kekeliruan administrasi maupun ketidaksesuaian dasar pertimbangan dalam penerbitan keputusan." tutup Lukas.
Pelapor berharap Ombudsman tidak berhenti pada penerimaan laporan maupun klarifikasi formal, melainkan menuntaskan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen dan fakta yang dipersoalkan.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan kesalahan prosedur, ketidaktepatan dasar administrasi, penyalahgunaan kewenangan, atau bentuk maladministrasi lainnya, Ombudsman diharapkan menggunakan kewenangannya untuk menyampaikan tindakan korektif maupun menerbitkan rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebab, keputusan administrasi pemerintahan yang berdampak terhadap hak dan kepentingan masyarakat maupun badan usaha harus dibangun di atas data yang akurat, dasar hukum yang konsisten, serta proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, publik menunggu langkah konkret Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau. Apakah seluruh kejanggalan tersebut akan diuji secara menyeluruh dan objektif, atau justru berakhir tanpa kejelasan?
Transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas pelayanan publik harus menjadi prioritas. Ombudsman diharapkan segera memberikan kepastian atas hasil pemeriksaan dan tindak lanjut pengaduan PT Grup Rimba Jaya.***
