JAKARTA — Ketua Umum Persatuan Media Massa Nusantara (PMMN), S. Hondro, S.H menyampaikan pandangannya terkait langkah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang disebut mengundurkan diri. Ia menilai langkah itu merupakan sikap kesatria, menjadi akhir yang manis, sekaligus mencerminkan jiwa kenegarawanan dalam menghadapi dinamika dan polemik politik nasional.
Menurut S. Hondro, keputusan untuk mengambil langkah mundur di tengah polemik bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan keberanian, kebesaran hati, serta kematangan dalam menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
"Saya melihatnya sebagai sikap kesatria, ada keberanian untuk mengambil keputusan sulit dan mengakhiri polemik yang berkembang. Itu patut dihargai sebagai bentuk kedewasaan dalam berpolitik," ujar S. Hondro, Jumat (13/11/26).
Namun demikian, S. Hondro juga menyayangkan sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang menurut penilaiannya belum menunjukkan tanggung jawab politik secara proporsional dalam menyikapi polemik yang menyeret Wakil Presiden.
Ia berpandangan, sebagai kepala negara sekaligus pemimpin pemerintahan, Presiden Prabowo semestinya ikut memberikan penjelasan dan mengambil tanggung jawab politik untuk meredam polemik, bukan membiarkan persoalan tersebut berkembang tanpa kejelasan.
S. Hondro juga menyoroti persoalan rekam jejak pendidikan Gibran yang menjadi bagian dari perdebatan publik. Menurutnya, aspek pendidikan yang ditempuh di luar negeri seharusnya dibahas secara objektif, berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan menjadi bahan polemik berkepanjangan.
Ia menilai, Presiden Prabowo semestinya memahami bahwa latar belakang pendidikan Gibran telah menjadi bagian dari informasi publik sejak awal proses politik dan pencalonan. Terlebih, Prabowo sendiri juga memiliki pengalaman menempuh pendidikan di luar negeri.
"Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa dijelaskan secara terbuka justru berkembang menjadi polemik politik yang berkepanjangan. Presiden tentu memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat," tegasnya.
Lebih jauh, S. Hondro menilai bahwa hal tersebut belum tentu menjadi akhir dari perjalanan politiknya. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan publik, memperkuat kapasitas kepemimpinan, serta mempersiapkan diri menghadapi dinamika politik nasional ke depan.
Bahkan, S. Hondro memprediksi bahwa pengalaman politik yang sedang dihadapi Gibran dapat menjadi pelajaran berharga untuk perjalanan politiknya, termasuk kemungkinan mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
"Saya justru melihat ini sebagai langkah awal. Politik adalah perjalanan panjang. Masyarakat akan semakin matang dalam menilai seorang pemimpin, termasuk melihat bagaimana seseorang menghadapi tekanan, kritik, dan persoalan politik. Bukan tidak mungkin, pada 2029 mendatang, Gibran justru mendapat dukungan yang lebih kuat dari masyarakat," ungkapnya.
Ia menambahkan, dukungan masyarakat terhadap seorang tokoh politik tidak semata-mata ditentukan oleh jabatan yang sedang diemban, melainkan juga oleh sikap, integritas, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi.
S. Hondro pun mengingatkan bahwa dinamika politik nasional seharusnya menjadi ruang pembelajaran demokrasi, bukan ajang saling menjatuhkan. Setiap persoalan perlu disikapi secara objektif, transparan, dan berdasarkan fakta agar tidak menimbulkan kegaduhan yang justru merugikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
"Pada akhirnya, rakyatlah yang akan menilai. Seorang pemimpin tidak hanya diuji ketika berada di puncak kekuasaan, tetapi juga ketika menghadapi situasi sulit. Di situlah kualitas kepemimpinan dan jiwa kenegarawanan seseorang terlihat," tutup S. Hondro.***
